Manado

Benny Rhamdani:Pekerja Migran Adalah Warga Negara VVIP

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat memberikan sambutannya, dalam Rapat Kerja Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.(foto:AnQ/KK)

Manado, KabarKawanua – Seluruh Kepala Unit (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi se-Indonesia, Sabtu (21/11) berkumpul di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kehadiran mereka tak lain adalah untuk agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2020 yang digelar BP2MI.

Menurut Benny Rhamdani, Kepala BP2MI, bahwa kegiatan yang berpusat di Hotel Sintesa Peninsula selama tanggal 21-23 November 2020, adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, PMI sebagai warga negara VVIP harus diberikan perlakuan istimewa.

“Sesuai arahan Presiden, pelindungan kepada PMI harus diberikan secara menyeluruh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tak hanya itu, Rakornis BP2MI ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergitas pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka penguatan tata kelola penempatan serta pelindungan PMI.,” kata Benny saat menyampaikan sambutan dalam Rakornis, Sabtu (21/11) pagi.

Lanjut Benny mengatakan, kegiatan Rakornis BP2MI dilakukan bersamaan dengan rangkaian peringatan Migrant Day yang jatuh pada 18 Desember 2020 mendatang. BP2MI telah melaksanakan rangkaian Migrant Day di beberapa daerah potensial Pekerja Migran. Setelah menyambangi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Banten, peringatan rangkain kegiatan Migrant Day berlangsung di Sulawesi Utara yang dirangkai dengan Rakornis BP2MI Tahun 2020.

Rakornis BP2MI diikuti oleh peserta dari BP2MI Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT BP2MI) seluruh Daerah, Satgas Pemberantasan Sindikat Ilegal PMI, Disnakertrans Provinsi, Atase Ketenagakerjaan, Asosiasi P3MI, baik secara langsung maupun virtual.

“Selain menguatkan sinegritas para pemangku kepentingan, Rakornis ini dilakukan untuk mematangkan Rencana aksi dan program prioritas BP2MI sejalan dengan UU No.17 Tahun 2017,” ujar Benny.

Benny juga menekankan, tidak hanya dengan daerah, sinergitas pemerintah juga akan terus diperkuat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI. Yang hadir dalam Rakornis yang juga dilaksanakan secara virtual ini, diantaranya Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kemenlu, Andy Rachmianto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III, Kantor Staf Presiden (KSP) Fajar Dwi Wisnuwardhani.

Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI Komjen Suhardi Alius, Marzuki Darusman, dan Mas Ahmad Santosa, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sulut, Erny Tumundo, Rakornis BP2MI juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Pekerja Migran Indonesia (HPMI) atau Migrant Day yang telah dilaksanakan di beberapa daerah yaitu Depok, Jakarta, Karawang, Bandung, Bandung Barat, Yogyakarta, Semarang, Pati, Tegal, Brebes, Serang dan Cilegon.

Selain itu, Rakornis BP2MI secara resmi dibuka Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Benny mengajak peserta Rakornis untuk menetapkan agenda penting dan strategis bagi BP2MI kedepannya. Dalam sambutannya, Benny mendorong sinergi melalui kerja-kerja bersama. kolaboratif dan koordinatif antar K/L, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah akan semakin memperkuat pelindungan PMI secara menyeluruh.(red/ST)

Advertisement