KABARKAWANUA.COM, BITUNG – Anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan meresmikan Kelurahan Batu Lubang Kota Bitung sebagai Kampung Pengawasan Anti Politik Uang. Kelurahan yang terletak di Kepulauan Lembeh Kota Bitung ini dipilih sebagai kampung pengawasan karena kesadaran pemerintah setempat dan masyrakatnya.
“Tentunya ini menjadi satu langka penting. Komitmen tolak politik uang dari masyarakat setempat yang tentunya didukung oleh pemerintah didalamnya akan menjadi dampak positif akan suksesnya Pilkada 2020,” ucap Kenly didampingi Anggota Bawaslu Bitung Sammy Rumambi.
Dia menjelaskan dampak dari politik uang adalah tindakan koruptif dari kandidat yang nantinya terpilih dan berimpilikasi terhadap pemiskinan masyarakat.
“Kandidat yang memainkan politik uang akan mengeluarkan biaya kampanye yang besar, hal ini membuat sang kandidat yang nantinya terpilih akan berupaya mengembalikan modal kampanyenya dengan cara-cara koruptif. Implikasinya pada pemiskinan masyarakat dan ini adalah dosa besar,” jelas lelaki yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI itu.
Kenly berharap dengan diresmikannya Kelurahan Batu Lubang sebagai kampung pengawasan, masyarakat didalamnya bisa secara proaktif mengawal jalannya setiap proses yang ada.
“Jadi saya harap masyarakat Batu Lubang Pulau Lembeh ini bisa jadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Yakinlah dengan tolak politik uang akan memberi dampak positif bagi daerah yang kita cintai ini,” tegas Kenly.
Pada kesempatan yang sama Agmanda Dalope yang adalah Lurah Kelurahan Batu Lubang yang juga hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi Bawaslu Sulut atas kepercayaannya memilih Kelurahan Batu Lubang menjadi Kampung Pengawasan Anti Politik uang.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan ini. Oleh karenanya kami sebagai pemerintah disini dan seluruh masyrakat telah bersepakat mempersilahkan jajaran Bawaslu untuk dapat menempati salah satu tempat dikelurahan ini untuk dibuatkan Posko Pengawasan Anti Politik Uang,” terangnya.
Lurah perempuan ini juga dengan tegas menyatakan menolak praktek politik uang. “Seperti yang kita ketahui bersama kami sebagai pemerintah disini dan seluruh masyrakat sudah berkomitmen untuk menolak semua jenis praktek politik uang,” tegas Dalope.
Turut hadir dalam kegiatan ini Akademisi Goinpeace Tumbel yang memberi penguatan pengawasan partisipatif serta jajaran Panwascam dan PKD Kepulauan Lembeh. (*)
