KABARKAWANUA.COM – Masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada tenaga kerja (naker) di Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon tampak bakal berbuntut panjang.
Sebab, setelah sebelumnya beredarnya video yang sempat viral media sosial (medsos) terkait salah seorang petugas kelurahan yang menyebutkan untuk daftar nama yang merah harus dikeluarkan.
Kemudian disusul dengan aksi demo warga yang protes dengan penyaluran yang dinilai pilih-pilih.
Kini penyaluran bansos naker di Kelurahan Walian tersebut diduga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ini menyusul adanya postingan akun facebook Acap Abdul di dalam Grup Pilkada Sulut 2020.
Dalam postingan tersebut tampak seorang berada di Gedung Merah Putih memperlihatkan bukti dugaan penyelewengan bansos, termasuk foto yang dilampirkan mirip dengan video viral petugas Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon.
“Makasi CW sudah mendengarkan keluhan warga,” tulisnya akun Acap Abdul, Senin (7/12/2020) sekira pukul 15.00 Wita.
Selain itu, postingan serupa juga diposting akun Facebook atas nama Nat S.
“Rupa sama kank itu foto yg laporan di KPK dgn video di Kantor Lurah Walian 1? apa betul joh ini?,” tulisnya dengan menyertakan foto seorang Pria berada di Gedung Merah Putih sambil memperlihatkan bukti laporan yang dilampirkan dan foto tangkapan layar video viral petugas Kelurahan Walian Satu.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tomohon Sherly Bororing saat dikonfirmasi menyebut penyaluran di Kelurahan Walian Satu yang dipermasalahkan yaitu penerima bukan bahan.
“Kan yang dipermasalahkan yaitu penerimanya. Warga protes karena banyak yang masuk daftar penerima tapi malah hilang,” ujarnya seraya menyebut warga yang keberatan tersebut adalah TS dari merah.
“Mereka keberatan kenapa sudah tidak ada nama. Tapi kami kan Disnaker tidak tahu, penyaluran itu dari Kelurahan,” tambahya saat dikonfirmasi melalui panggilan telpon.
Sedangkan terkait viralnya foto laporan di KPK yang diduga menyeret dugaan politisasi penyaluran bansos naker Kelurahan Walian 1, Bororing belum mengetahui.
“Belum tahu, yang pasti penyalurannya sudah sesuai. Tapi yang dilaporkan ini soal masalah video viral,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bororing mengatakan, warga yang demo lalu sudah diberikan bansos naker.
“Waktu itu belum selesai pembagian, karena kan 1 rumah sudah ada tiga penerima, sehingga tidak boleh 1 KK dapat berapa paket. Sehingga mungkin ada yang dipindahkan,” tukas Bororing. (*)
