SITARO, KabarKawanua.com – Perayaan HUT Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ke 14 tahun, diobjek wisata pantai Pulau Mahoro belakangan mulai menjadi polemik di media sosial.
Salah satunya seperti yang diposting oleh akun Facebook Victor Kaaro digroup Suara Masyarakat Sitaro. Kaaro mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Pemkab Sitaro yang menggunakan salah satu Kapal Motor Penyeberangan plat merah (kapal Fery, red) untuk mengantar rombongan yang akan menghadiri acara HUT daerah.
“KMP tersebut dihibahkan ke perusahaan daerah untuk melayani masyarakat umum bukan for antar ngoni ba pesta pantai yang hanya dihadiri oleh sebagian eksekutif dan legislatif,” kata Kaaro lewat akun media sosial FB miliknya, Minggu (23/5/2021).
Disaat rakyat sering berteriak ketidakadilan bahkan ada yg harus tersingkirkan hanya karena faktor politis saat kendaraan atau truknya tidak bisa naik, sambung Kaaro, tapi dengan gampangnya kekuasaan memerintahkan kapal milik negara ini mengangkut peserta dan logistic acara yg dibuat suka-suka tanpa memperdulikan protokol kesehatan.
Bahkan, kata dia lagi, tanpa berfikir disaat yang sama juga ada nelayan Sitaro yang hilang saat mencari ikan diperairan antara Siau, makalehi dan Tagulandang dan sampai saat ini belum ditemukan.
“Kapal Milik BNPB yang seharusnya dikondisikan untuk mencari korban yang hilang malah dipakai menjadi alat angkut juga,” tutur Kaaro.
Dipostingan lainnya Victor Kaaro juga menyoroti pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemkab Sitaro dalam peryaaan HUT Sitaro di Pulau Mahoro tersebut.
“Padahal pada tanggal 7 Mei, Bupati Sitaro mengeluarkan edaran untuk pelarangan open house, buka bersama harus tidak boleh lebih dari 5 orang, sholat ied juga dilarang dan hanya diperbolehkan di mesjid. Lalu dengan mata telanjang dan terbuka kami masyarakat dipertontonkan masalah pelanggaran protokol kesehatan yg harusnya para petinggi2 ini yg mencontohkannya kepada masyarakat,” postingnya.
Dirinya pun berharap tindakan langsung dari pimpinan DPRD Provinsi Sulut untuk menyikapi kebijakan yang diambil Pemkab Sitaro.
“Bapak Ketua Dewan Provinsi Fransiscus Andi Silangen , maaf kami terpaksa mengadu ke Bapak, karena setelah lihat foto ini, kami bingung harus mengadu kemana. Semua petinggi daerah kita melanggar protokol kesehatan. Pake masker tapi tidak menjaga jarak, berkerumun rame-rame,” tulis Kaaro.
Selain Akun Victor Kaaro, Netizen lainnya juga menyoroti ketidakhadiran para tokoh pemekaran Kabupaten Sitaro dalam acara tersebut.
“Dengan susah payah mereka berjuang, setelah berhasil, hal ini diumpamakan bak bunga sudah mekar cantik di pandang, namun yang memetiknya adalah para penikmat,” Tulis akun Syane Salindeho.
Selain akun Syane Salindeho, salah seorang tokoh pemekaran yang masuk dalam tim 17 dan saat ini menjabat sebagai asisten 1 provinsi Sulawesi Utara Edison Humiang pun angkat bicara.
Lewat komentar FBnya Humiang menyesalkan sikap pemkab Sitaro yang lupa kacang akan kulitnya.
“Sebagai salah anggota panita pemekaran sekaligus Putra Daerah, Ada keinginan untuk hadir diacara perayaan tersebut, akan tetapi, setelah bertanya kepada Staf Asisten 1 di kantor Gubernur, dan bertanya di rumah baik di Manado dan Bitung apakah ada Undangan Pemkab SITARO, ternyata tidak ada Undangan. Selanjutnya saya tanya di Unit Layanan Administrasi ( ULA) Biro umum Kantor Gubernur Sulut, Apakah undangan untuk Pemprov Sulut, ternyata juga tidak ada,” tulis Humiang.
Padahal, lanjutnya lagi, kalau ada undangan untuk Pemprov Sulut saya punya peluang untuk hadir mendampingi Pimpinan atau bisa saja ditugaskan mewakili Pimpinan untuk hadir di hajatan tersebut.(Vander)
