Kabarkawanua, MINUT– Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa sangat mengapresiasi atas inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam penerapan transaksi nontunai.
Hal tersebut terungkap setelah Drs. Lutfi TMA, M.Si selaku Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri ketika memberikan sambutan saat menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) Online dan transaksi nontunai Desa-desa se Kabupaten Minahasa Utara yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minut dan berlangsung di Hotel The Sentra.
Direktur Lutfi menuturkan, jika pelaksanaan transaksi nontunai merupakan sebuah komitmen dari Kepala Daerah yang baru mereka gagas di awal tahun. Dan ini merupakan sebuah apresiasi karena Minut merupakan Kabupaten pertama di seluruh Indonesia yang menerapkan transaksi nontunai dalam proses pembayaran Siltap bagi seluruh perangkat desa dan belanja desa.
“Kami dari Kemendagri patut mengapresiasi Bupati Kabupaten Minahasa Utara bapak Joune Ganda atas komitmennya dalam menerapkan transaksi nontunai. Saya sudah keliling 389 Kabupaten di Indonesia di 36 Provinsi, baru Minahasa Utara, Kabupaten yang menerapkan sistem ini. Hal ini juga tentu meningkatkan akuntabilitas dalam hal tata kelola keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Direktur Lutfi.
Sementara itu Bupati Joune Ganda SE MAP MM MSi dalam sambutannya menyapa dengan penuh kasi ratusan Hukum Tua, Sekdes dan Kaur keuangan se Kabupaten Minut. Bupati juga menyampaikan rasa kebanggaannya karena apa yang dilakukan saat ini, merupakan upaya pemanfaatan proses, yang tata kelolanya lebih akuntabel.
“Tata kelola Keuangan di Kabupaten Minut ini diajarkan secara digital yang bekerja sama dengan bank Sulutgo. Diharapkan para Kumtua, Sekdes dan kaur keuangan serta perangkat desa lainnya mempelajari dari tunai ke nontunai,” harap Bupati.
Diakui Bupati JG, bahwa Minahasa Utara semakin maju dalam sistem tata kelola keuangan. Namun juga yang paling penting operatornya yang menjalankan tersebut harus dengan penuh tanggung jawab.
“Justru dengan sistem yang ada, akan diketahui pembayarannya dan akan terrecord sehingga tersimpan jejak digitalnya. Dimana juga sistem yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik, sehingga penggunaan dana desa akan bermanfaat untuk Kabupaten Minahasa Utara yang lebih baik. Diharapkan juga tidak ada pelanggaran keuangan di desa. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan ada potensi hukum. Dengan tata kelola keuangan yang baik, akan mampu mengakselerasi semua demi mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara,” tegas Bupati JG. Bupati juga sangat berharap, Kumtua dan semua yang ada ketika menjabat boleh meninggalkan legacy yang baik.
“Apa yang dilakukan oleh semua yang ada saat ini, bisa meninggalkan kesan yang baik. Untuk itu, manfaatkan bimtek ini karena demi kepentingan untuk pelayanan kepada masyarakat,” tutup Bupati JG sembari membuka secara resmi kegiatan Bimtek tersebut.
Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fredrik Tulengkey dalam laporannya, menyampaikan untuk pengelolaan keuangan desa Minut tertinggi di Sulut dengan angka 98,3 persen. Hal tersebut berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Capaian ini tak lepas dari besarnya peran Bupati dan Wakil Bupati JG-KWL yang terus memotivasi dan mengarahkan seluruh ASN termasuk pemerintah desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa,” jelas Kadis Tulengkey didampingi Kabid Jerry Talumantak.
Sebagaimana diketahui, Bimtek ini diikuti oleh Hukum Tua dan Sekertaris Desa serta Kaur Keuangan di 125 Desa se Kabupaten Minahasa Utara dan akan berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 9 hingga 12 November 2023 nanti.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Airmadidi Yohanes Priyadi SH MH, Sekda Ir Novly Wowiling, Inspektur Stephen Tuwaidan yang menjadi narasumber memberikan materi terkait pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan para Pejabat eselon II lainnya.(fan)
